Sosialisasi Mandatory Integrasi BC 4.0 dan Faktur Pajak

bcbogor.beacukai.go.id – BOGOR – Demi pelayanan yang makin baik, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terus bersinergi, baik dari sisi kebijakan hingga peraturan. Salah satunya adalah melalui join proses bisnis integrasi BC 4.0 dan faktur pajak yang bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi pada proses bisnis perusahaan.

Untuk memberikan pemahaman tentang hal ini, Bea Cukai Bogor menggelar sosialisasi mandatory integrasi BC 4.0 dan Faktur Pajak serta monitoring dan evaluasi TPB pada Jumat (8/11) di Aula lantai 3.

Acara dihadiri oleh seluruh perwakilan pengusaha Kawasan Berikat di wilayah pengawasan Bea Cukai Bogor dengan narasumber Kepala Seksi Kawasan Berikat, Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Joko Pri Sukmono dan perwakilan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bogor.

Acara dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pemaparan materi dan diskusi. Dalam pemaparannya, Joko menyampaikan bahwa manfaat dari integrasi dua dokumen ini yaitu untuk meminimalisasi hilangnya uang negara dari sektor pajak. Ia menegaskan bahwa latar belakang integrasi ini adalah untuk memastikan fasilitas tidak dipungut PPN tidak disalahgunakan dan meminimalisasi perbedaan nilai pada BC 4.0 dan Faktur Pajak.

Berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (5) Perdirjen BC nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat, pemasukkan barang asal tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat wajib disertai Faktur Pajak (FP 07) dan harus dibuktikan dengan dokumen pemberitahuan pabean (BC 4.0).

Implementasi integrasi dokumen ini, akan dilakukan mandatory check secara sistem, Faktur Pajak yang dicantumkan dalam BC 4.0 secara bertahap, yaitu 1 Desember 2019 pada Kantor Pabean di bawah Kanwil DJBC Jawa Barat dan mulai Januari 2020 di seluruh kantor Pabean.

Sebagai bentuk kemudahan bagi pelaku usaha, Integrasi ini memberikan keuntungan yaitu dalam pembuat dokumen berbeda maka e-faktur dan dokumen pabean merupakan dokumen yang terintegrasi dengan SPT sehingga data faktur otomatis menjadi performa dokumen pabean. Jika pembuat dokumen sama, dokumen pabean terintegrasi dengan SPT, maka dokumen pabean tersebut disetarakan dengan faktur. Adapun flow chart petunjuk pengisian dokumen BC 4.0 dengan e-faktur pajak dapat di akses disini.

Pada sesi diskusi, peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk bertanya tentang permasalahan sehubungan dengan integrasi BC 4.0 dan faktur pajak. Sedikitnya, lima belas pertanyaan telah ditanggapi oleh keempat narasumber dan terangkum pada tautan ini.

Direktorat Fasilitas Kepabeanan dan Bea Cukai Bogor membuka konsultasi dan senantiasa memberikan asistensi dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut dari stakeholder agar tujuan dari integrasi ini dapat tercapai.

Share this article.
Close Menu