NPPBKC

Apa Itu NPPBKC?

NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE).

Yang wajb memiliki NPPBKC, yaitu:

  • Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau
  • Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran MMEA
  • Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol

Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPPBKC, yaitu:

  • Orang yang membuat tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila:
    • Dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau;
    • Pada pengemas atau tembakau irisnya tidak dibubuhi atau dilekati atau dicantumkan cap, merek dagang, etiket, atau sejenis dengan itu.
  • Orang yang membuat minuman mengandung etil alkohol yang diperoleh dari hasil peragian atau penyulingan, apabila:
    • Dibuat oleh rakyat Indonesia;
    • Pembuatannya dilakukan secara sederhana;
    • Produksi tidak melebihi 25 liter setiap hari;
    • Tidak dikemas dalam kemasan penjualan eceran.
  • Orang yang mengimpor BKC yang mendapat fasilitas Untuk pembebasan cukai:
    • Keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
    • Untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
    • Untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada Badan atau Organisasi Internasional di Indonesia;
    • Yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari Luar Negeri, dalam jumlah tertentu;
  • Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol yang jumlah penjualannya dalam sehari maksimal 30 liter.
  • Pengusaha Tempat Penjualan Eceran MMEA dengan kadar paling tinggi 5%.

 

Perubahan NPPBKC dapat dilakukan dalam hal:

  • Apabila terjadi perubahan nama perusahaan, kepemilikan, lokasi/bangunan/tempat usaha yang tercantum dalam NPPBKC, dapat dilakukan perubahan NPPBKC setelah mendapat persetujuan dari Dirjen Bea dan Cukai/pejabat yang ditunjuk a.n. Menteri Keuangan.
  • Permohonan perubahan NPPBKC diajukan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan dengan melampirkan bukti dokumen perubahan.
  • Sejak permohonan diterima lengkap dan benar, Dirjen Bea dan Cukai/pejabat yang ditunjuk a.n. Menteri Keuangan, dalam jangka waktu maks 15 hari, menetapkan keputusan perubahan NPPBKC.

Apa Itu NPPBKC?

NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE).

Yang wajb memiliki NPPBKC, yaitu:

  • Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau
  • Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran MMEA
  • Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol

Dikecualikan dari kewajiban memiliki NPPBKC, yaitu:

  • Orang yang membuat tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila:
    • Dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau;
    • Pada pengemas atau tembakau irisnya tidak dibubuhi atau dilekati atau dicantumkan cap, merek dagang, etiket, atau sejenis dengan itu.
  • Orang yang membuat minuman mengandung etil alkohol yang diperoleh dari hasil peragian atau penyulingan, apabila:
    • Dibuat oleh rakyat Indonesia;
    • Pembuatannya dilakukan secara sederhana;
    • Produksi tidak melebihi 25 liter setiap hari;
    • Tidak dikemas dalam kemasan penjualan eceran.
  • Orang yang mengimpor BKC yang mendapat fasilitas Untuk pembebasan cukai:
    • Keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
    • Untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
    • Untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada Badan atau Organisasi Internasional di Indonesia;
    • Yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari Luar Negeri, dalam jumlah tertentu;
  • Pengusaha Tempat Penjualan Eceran etil alkohol yang jumlah penjualannya dalam sehari maksimal 30 liter.
  • Pengusaha Tempat Penjualan Eceran MMEA dengan kadar paling tinggi 5%.

Perubahan NPPBKC dapat dilakukan dalam hal:

  • Apabila terjadi perubahan nama perusahaan, kepemilikan, lokasi/bangunan/tempat usaha yang tercantum dalam NPPBKC, dapat dilakukan perubahan NPPBKC setelah mendapat persetujuan dari Dirjen Bea dan Cukai/pejabat yang ditunjuk a.n. Menteri Keuangan.
  • Permohonan perubahan NPPBKC diajukan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan dengan melampirkan bukti dokumen perubahan.
  • Sejak permohonan diterima lengkap dan benar, Dirjen Bea dan Cukai/pejabat yang ditunjuk a.n. Menteri Keuangan, dalam jangka waktu maks 15 hari, menetapkan keputusan perubahan NPPBKC.

NPPBKC dapat Dibekukan dalam hal:

  • Terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pemegang izin NPPBKC melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai;
  • Terdapat bukti yang cukup sehingga persyaratan perizinan tidak lagi dipenuhi, misalnya:
    • Pemegang NPPBKC tidak lagi mewakili kepentingan Badan Hukum/Orang Pribadi yang berkedudukan di Indonesia;
    • Persyaratan Fisik lokasi bangunan/tempat usaha tidak lagi dipenuhi;
    • Persyaratan administrasi pemberian izin NPPBKC tidak lagi dipenuhi;
    • Ada kesamaan nama dengan nama pabrik, importir, penyalur atau TPE lainnya yang telah mendapatkan NPPBKC.
  • Pemegang izin berada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan utang.

NPPBKC dapat Dicabut dalam hal:

    • Atas permohonan pemegang NPPBKC yang bersangkutan;
    • Tidak dilakukan kegiatan selama 1 tahun;
    • Persyaratan Perizinan tidak lagi dipenuhi;
    • Pemegang izin tidak lagi secara sah mewakili badan hukum/orang pribadi yang berkedudukan di luar Indonesia;
    • Pemegang Izin dinyatakan pailit;
    • Tidak dipenuhi ketentuan Ps. 14 (3) UU Cukai terkait batas waktu maksimal penggunaan izin NPPBKC oleh ahli waris;
    • Pemegang izin dipidana berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar UU ini;
    • Pelanggaran ketentuan Pasal 30 UU Cukai “Di dalam Pabrik dilarang menghasilkan barang selain Barang Kena Cukai yang ditetapkan dalam surat izin yang bersangkutan”;
    • Izin NPPBKC dipindahtangankan, dikuasakan dan/atau dikerjasamakan dengan orang/pihak lain tanpa persetujuan Menteri.

FAQ

Most frequent questions and answers
  1. Memiliki izin usaha dari instansi terkait, yaitu:
    • Izin usaha dari yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian atau penanaman modal, dalam hal pengajuan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik; atau
    • Izin usaha dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan, penanaman modal, atau pariwisata, dalam hal pengajuan NPPBKC sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Pengusaha TPE.
  2. Mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC;
  3. Menyampaikan data registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai; dan
  4. Menyerahkan surat bermaterai yang menyatakan bahwa:
    • tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan apabila diketahui memiliki kesamaan nama baik pengucapan maupun penulisan dengan pemilik NPPBKC lain/yang sudah ada;
    • bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan di pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha pabrik, importir, penyalur, atau pengusaha TPE terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor bea cukai yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.

Surat permohonan pemeriksaan lokasi minimal dilampirkan dokumen:

  • Fotokopi SIUP-MB (Minuman Beralkohol);
  • Salinan izin usaha industri atau tanda daftar industri , kecuali penyalur dan TPE;
  • Gambar denah lokasi bangunan atau tempat usaha;
  • Salinan atau fotokopi IMB;
  • Salinan atau fotokopi izin yang diterbitkan pemerintah daerah setempat berdasarkan UU mengenai gangguan (HO).

Petugas Bea dan Cukai akan melakukan pemeriksaan lokasi dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lokasi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pernyataan kesiapan periksa lokasi dalam permohonan.

Setelah pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, pengusaha pabrik atau importir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi. Contoh surat permohonan NPPBKC ada dalam Lampiran B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tahun 2018.

Pengajuan surat permohonan minimal dilampiri dengan:

  1. Berita Acara Pemeriksaan atas Pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha;
  2. salinan atau fotokopi surat izin dari instansi terkait;
  3. daftar mesin yang digunakan untuk membuat/mengemas barang kena cukai, dalam hal pengajuan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik;
  4. daftar penyalur yang langsung membeli barang kena cukai dari Pengusaha Pabrik, dalam hal pengajuan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik hasil tembakau.

Kepala Kantor Bea Cukai atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan menyetujui atau menolak permohonan NPPBKC paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan.

Contoh format surat pengajuan permohonan NPPBKC bisa diunduh di sini.

Close Menu
×