Frequently Asked Questions

Kawasan berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan yang hasilnya terutama untuk diekspor.

Fasilitas yang diberikat antara lain:
  • Diberikan fasilitas penangguhan Bea Masuk, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor atas:
    • Impor barang modal atau peralatan dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh pengusaha kawasan berikat (PKB) termasuk PKB merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB);
    • Impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB dan semata-mata dipakai di PDKB;
    • Impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB.
  • Diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM atas:
    • Pemasukan Barang Kena Pajak (BKP) dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke PDKB untuk diolah lebih lanjut;
    • Pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM;
    • Pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahaan industry di TLDDP atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak;
    • Penyerahan kembali BKPP hasil pekerjaan subkontrak oleh PKP di TLDDP atau PDKB lainnya kepada PKP PDKB asal;
    • Peminjaman mesin dan/atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan lainnya dan pengembalian ke PDKB asal;
    • Pemasukan alat pengemas (packing material) dan alat bantu pengemas dari TLDDP ke KB untuk menjadi satu kesatuan dengan barang hasil olahan PDKB.
  • Diberikan fasilitas pembebasan cukai atas:
    • Impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB;
    • Pemasukan BKC dari TLDDP ke PDKB untuk diolah lebih lanjut.
  • Pengeluaran barang dari KB yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, diberikan pembebasan bea masuk, pembebanan cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor.
 

Manfaat yang dapat diperoleh, antara lain:

  • Efisiensi waktu dengan tidak dilakukannya pemeriksaan fisik di TPS (pelabuhan);
  • Efisiensi waktu dengan pengajuan dokumen BC 2.3 yang dilakukan sebelum kapal/pesawat tiba;
  • Efisiensi waktu dan biaya dengan prosedur Truck Lossing;
  • Efisiensi waktu dan fasilitas perpajakan dan kepabeanan, sehingga PDKB dapat menikmati harga kompetitif pasar global;
  • Cash flow perusahaan lebih terjamin;
  • Pelayanan dokumen ekspor diberikan oleh petugas Bea dan Cukai di Kawasan Berikat termasuk pemberian persetujuan muat sehingga barang ekspor milik PDKB di pelabuhan muat dapat langsung dimuat diatas kapal/pesawat;
  • Dapat diberikannya fasilitas perpajakan, PDKB tidak perlu mengurus proses restitusi pajak karena pemasukan barang ke KB tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor.
  • Perusahaan berstatus PMDN, PMA Non PMA/PMDN yang berbentuk PT.
  • Memiliki/menguasai kawasan yang berlokasi di kawasan industri atau kawasan peruntukan industri yang ditetapkan Pemda tingkat II.
  • Lokasi kawasan dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut barang, tidak berhubungan langsung dengan bangunan  lain dan mempunyai fasilitas system hanya satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke/dari KB.
  • Kawasan memiliki pagar keliling yang merupakan batas pemisah yang jelas dengan kawasan lainnya.
  • PDKB harus memiliki secara terpisah tempat pengolahan, penimbunan bahan baku, barang jadi dan bahan sisa serta barang rusak/busuk.
  • Menyediakan ruangan yang memadai bagi petugas Bea dan Cukai dalam melakukan pekerjaan dan pos penjagaan di pintu utama.
  • Memiliki IT Inventory dan  CCTV yang dapat diakses secara online.

Pendirian Kawasan Berikat di luar Kawasan Industri diperbolehkan dengan syarat:

  1. Berlokasi di kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; sepanjang Kawasan Berikat tersebut di peruntukkan bagi :
    a. perusahaan yang menggunakan Bahan Baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
    b. perusahaan industri mikro dan kecil; dan/atau
    c. perusahaan industri yang akan menjalankan industri di daerah kabupaten atau kota yang belum memiliki kawasan industri atau yang telah memiliki kawasan industri namun seluruh kavling industrinya telah habis.
  2. Luas lokasi untuk Kawasan Berikat di kawasan budidaya sebagaimana dimaksud paling sedikit 10.000 m2
  • Surat permohonan penetapan sebagai Kawasan Berikat serta persetujuan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB)/ PKB merangkap PDKB bermaterai sesuai format yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
  • Daftar isian kelengkapan permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai PKB/ PKB merangkap PDKB / PDKB sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Fotokopi Izin Usaha dan persetujuan lain yang diperlukan dari instansi teknis terkait.
  • Fotokopi akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  • Fotokopi bukti/dokumen kepemilikan atau penguasaan lokasi.
  • Fotokopi surat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), fotokopi NPWP dan fotokopi SPT PPh Wajib Pajak tahun terakhir (jika perusahaan belum aktif beroperasi kewajiban melampirkan SPT diganti dengan surat penyataan bermaterai yang menyatakan perusahaan belum beroperasi).
  • Rekomendasi Kepala KPPBC dan Berita Acara Pemeriksaan dari KPPBC setempat yang mengawasi disertai dengan lampirannya berupa peta lokasi/denah/tata letak dan foto-foto tentang lokasi yang akan dijadikan KB yang telah ditandasahkan/distempel oleh KPPBC dimaksud.
  • Analisa Mengenai Dampak Lingkungan/UKL dan UPL/ dokumen Lingkungan Hidup.
  • Apabila calon Kawasan Berikat berada di kawasan industri diwajibkan melampirkan surat keputusan dari instansi teknis terkait yang menetapkan bahwa area yang akan dipakai calon Kawasan Berikat merupakan Kawasan Industri disertai surat keterangan domisili dari pengelola kawasan industry dimaksud yang menerangkan tentang keberadaan calon Kawasan Berikat benar-benar berada pada kawasan industrinya.

IT Inventory minimal memenuhi kriteria minimal:

  1. Dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  2. Dapat dipergunakan untuk melakukan pencatatan:
    a. pemasukan barang;
    b. pengeluaran barang;
    c. barang dalam proses produksi (work in process);
    d. penyesuaian (adjustmet); dan
    e. hasil pencacahan (stock opname)
    secara kontinu dan realtime di Kawasan Berikat yang  bersangkutan.
  3. Dapat menghasilkan laporan berupa:
    a. laporan pemasukan barang per dokumen pabean;
    b. laporan pengeluaran barang per dokumen pabean;
    c. laporan posisi barang dalam proses (WIP);
    d. laporan pertanggungjawaban mutasi barang;
  4. Dapat mencatat riwayat perekaman dan penelusuran kegiatan pengguna;
  5. Harus bisa diakses secara online dari Kantor Pabean dan memberikan data yang terkini (realtime) ketika diakses oleh Pejabat Bea dan Cukai;
  6. Pencatatan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki akses khusus (authorized access);
  7. Perubahan pencatatan dan/atau perubahan data hanya dapat dilakukan oleh orang sesuai dengan kewenangannya;
  8. Harus dapat menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan dengan mencantumkan data jenis, nomor, dan tanggal pemberitahuan pabean.

Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

  1. Gudang Berikat pendukung kegiatan produksi

    berfungsi untuk menimbun dan menyediakan barang impor untuk didistribusikan kepada perusahaan industri di TLDDP dan/atau KB (hanya sebatas : bahan baku, bahan penolong, mesin produksi, pengemas/alat bantu pengemas);

  2. Gudang Berikat pusat distribusi TBB

    berfungsi untuk menimbun dan mendistribusikan barang impor ke TBB;

  3. Gudang Berikat transit

    berfungsi untuk menimbun dan mendistribusikan barang impor ke LDP

  1. Penangguhan Bea Masuk;
  2. Pembebasan cukai dan/atau
  3. Tidak dipungut PDRI

diberikan atas barang impor yang dimasukkan ke Gudang Berikat.

Tidak meliputi:

  • barang modal untuk penyelenggaraan/pengusahaan Gudang Berikat;
  • barang modal untuk pembangunan Gudang Berikat;
  • peralatan perkantoran Gudang Berikat;
  • barang untuk dikonsumsi di Gudang Berikat;
  • barang dari KB/TBB yang apkir/reject yang dimasukkan ke GB.

 

Gudang atau tempat yang akan menjadi Gudang Berikat sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Terletak di lokasi yang dapat langsung dimasuki dari jalan umum
    dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut peti kemas;
  2. Mempunyai batas-batas yang jelas berupa pagar pemisah dengan
    tempat atau bangunan lain;
  3. Tidak berhubungan langsung dengan bangunan lain;
  4. Mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat dilalui sarana pengangkut;
  5. Digunakan untuk menimbun barang yang hanya ditujukan untuk:
    • mendukung kegiatan industri di tempat lain dalam daerah pabean
      dan/atau Kawasan Berikat;
    • didistribusikan ke Toko Bebas Bea; atau
    • diekspor.
  1. surat izin tempat usaha;
  2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  3. bukti kepemilikan atau penguasaan, termasuk didalamnya perjanjian sewa menyewa apabila tempat yang bersangkutan merupakan tempat yang disewa dari pihak lain, dengan jangka waktu sewa paling sedikit 5 (lima) tahun untuk penyelenggara Gudang Berikat dan 3 (tiga) tahun untuk Pengusaha Gudang Berikat dan PDGB terhitung sejak tanggal surat permohonan diajukan secara lengkap;
  4. peta lokasi dan tempat yang akan dijadikan Gudang Berikat;
  5. denah lokasi dan tempat yang akan diusahakan menjadi Gudang Berikat;
  6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;
  7. Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR);
  8. akta pendirian badan usaha dan perubahannya;
  9. surat keputusan pengesahan akta pendirian badan usaha dari pejabat yang berwenang;
  10. bukti identitas diri penanggung jawab badan usaha berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait;
  11. dokumen lingkungan hidup dari instansi teknis terkait; dan
  12. daftar isian yang dapat dilihat pada peraturan yang mengatur tentang Gudang Berikat.

Untuk Pengusaha Gudang Berikat dan PDGB ditambah dengan:

  1. fotokopi surat izin usaha perdagangan dan industri;
  2. fotokopi Kartu Angka Pengenal Impor (API);
  3. Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan jenis barang impor yang akan ditimbun dalam Gudang Berikat;
  4. daftar perusahaan tujuan distribusi barang yang ditimbun di Gudang Berikat;
  5. kontrak kerjasama dengan perusahaan tujuan distribusi dan surat izin usaha industri atau izin Kawasan Berikat untuk Gudang Berikat pendukung kegiatan industri;
  6. kontrak kerjasama dengan Toko Bebas Bea tujuan distribusi dan izin Toko Bebas Bea untuk Gudang Berikat Pusat Distribusi Toko Bebas Bea; dan
  7. paparan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) yang dimiliki perusahaan.

Bisa. Distribusi barang dari Gudang Berikat tidak terbatas ke perusahan / industri fasilitas saja, namun juga ke perusahaan / industri non-fasilitas selama industri tersebut termasuk dalam kategori berikut ini:

  • industri manufaktur;
  • industri pertambangan;
  • industri alat berat; dan/atau
  • industri jasa perminyakan.

Peraturan mengenai Kawasan Berikat dapat Anda unduh disini.

NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE).

  1. Memiliki izin usaha dari instansi terkait, yaitu:
    • Izin usaha dari yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian atau penanaman modal, dalam hal pengajuan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik; atau
    • Izin usaha dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan, penanaman modal, atau pariwisata, dalam hal pengajuan NPPBKC sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Pengusaha TPE.
  2. Mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC;
  3. Menyampaikan data registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai; dan
  4. Menyerahkan surat bermaterai yang menyatakan bahwa:
    • tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan apabila diketahui memiliki kesamaan nama baik pengucapan maupun penulisan dengan pemilik NPPBKC lain/yang sudah ada;
    • bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan di pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha pabrik, importir, penyalur, atau pengusaha TPE terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor bea cukai yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.

Surat permohonan pemeriksaan lokasi minimal dilampirkan dokumen:

  • Fotokopi SIUP-MB (Minuman Beralkohol);
  • Salinan izin usaha industri atau tanda daftar industri , kecuali penyalur dan TPE;
  • Gambar denah lokasi bangunan atau tempat usaha;
  • Salinan atau fotokopi IMB;
  • Salinan atau fotokopi izin yang diterbitkan pemerintah daerah setempat berdasarkan UU mengenai gangguan (HO).

Petugas Bea dan Cukai akan melakukan pemeriksaan lokasi dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lokasi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pernyataan kesiapan periksa lokasi dalam permohonan.

Setelah pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, pengusaha pabrik atau importir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi. Contoh surat permohonan NPPBKC ada dalam Lampiran B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tahun 2018.

Pengajuan surat permohonan minimal dilampiri dengan:

  1. Berita Acara Pemeriksaan atas Pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha;
  2. salinan atau fotokopi surat izin dari instansi terkait;
  3. daftar mesin yang digunakan untuk membuat/mengemas barang kena cukai, dalam hal pengajuan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik;
  4. daftar penyalur yang langsung membeli barang kena cukai dari Pengusaha Pabrik, dalam hal pengajuan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik hasil tembakau.

Kepala Kantor Bea Cukai atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan menyetujui atau menolak permohonan NPPBKC paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan.

Pengenaan cukai likuid atau cairan vape berlaku dari 1 Juli 2017 dengan tarif 57% hanya bagi essence yang mengandung tembakau. Pengenaan cukai cairan ini ditetapkan dari harga jual eceran (HJE).

Cukai yang dikenakan terhadap vape hanya likuid saja dengan ketentuan likuid mengandung tembakau.

Tidak bisa. Untuk saat ini pengajuan permohonan penetapan tariff untuk merk baru produk HPTL khususnya elikuid vape telah ditentukan besarannya, ini sesuai dengan kesepakatan antara asosiasi brewer dan pengusaha elikuid vape disamping guna memudahkan pelayanan pita cukai.

Anda dapat mengunduh dan mempelajari aturan-aturan berikut:

  • Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.04/2018
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.04/2018
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.04/2018
  • Peraturan Dirjen Bea Cukai No. PER-12/BC/2018
  • Peraturan Dirjen Bea Cukai No. PER-13/BC/2018

Fasilitas KITE IKM adalah fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor yang diberikan kepada industri kecil dan menengah berupa pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM.

  • Memiliki kegiatan industry berskala kecil atau menengah dibuktikan dengan izin usaha industri;
  • Bersedia dan mampu untuk mengoperasikan system aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang yang diberikan fasilitas KITE IKM;
  • Memiliki lokasi usaha paling kurang 2 tahun;
  • Menyerahkan dokumen di antaranya NPWP, SPT, surat rencana produksi, serta surat pernyataan yang disahkan oleh notaris.

Pembebasan dari kewajiban membayar bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), maupun pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Selain itu, atas proses impor dan ekspornya diberikan kemudahan-kemudahan lain seperti :

  • prosedur impor yang sederhana;
  • pemeriksaan fisik secara selektif;
  • penangguhan ketentuan pembatasan impor;
  • kemudahan proses impor dengan disediakan aplikasi khusus.

Konsorsium KITE merupakan :

  • Badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM;
  • IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1 sentra; atau
  • Koperasi

yang melakukan kegiatan impor dan/atau pemasukan barang milik IKM anggota konsorsium KITE, ekspor, dan/atau penyerahan produksi IKM, serta memenuhi kriteria dan persyaratan untuk menjadi konsorsium KITE.

  • Industry kecil paling banyak Rp 350.000.000 atas barang yang belum dipertanggungjawabkan
  • Industry menengah paling banyak Rp 1.000.000.000 atas barang yang belum dipertanggungjawabkan
  • Diperhitungkan dari kuota jaminan masing-masing anggota Konsorsium KITE

Konsorsium KITE wajib mengekspor atau melakukan penyerahan produksi IKM dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal dokumen serah terima hasil produksi IKM dari IKM kepada Konsorsium KITE.

  • IKM dapat mensubkontrakkan sebagian dari kegiatan badan usaha kepada penerima subkontrak yang tercantum dalam data keputusan pemberian fasilitas KITE IKM
  • IKM dapat mensubkontrakkan seluruh kegiatan badan usaha atas kelebihan kontrak yang tidak dapat dikerjakan karena seluruh kapasitas produksi telah terpakai
  • Untuk melakukan subkontrak sebagian atau seluruh kegiatan badan usaha, IKM mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM

Untuk dapat melakukan kegiatan Kepabeanan dan Cukai saat ini sesuai dengan PP 24 Tahun 2018 cukup dengan menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. NIB ini sekaligus berlaku sebagai:

  • Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  • Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor;
  • Akses Kepabeanan, jika pelaku usaha melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor.

NIB wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha, baik usaha baru maupun usaha yang telah berdiri sebelum adanya OSS.

Untuk memperoleh NIB, dapat dilakukan secara online melalui Online Single Submission yg diakses dalam tautan oss.go.id

Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS dapat diunduh disini.

 

Perusahaan Jasa Titipan (PJT) adalah perusahaan yang memperoleh izin usaha jasa titipan dari instansi terkait serta memperoleh persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari kepala kantor pabean.

  1. Atas barang kiriman pos wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai dikantor Pabean dan hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai;
  2. Impor barang kiriman dilakukan melalui pos atau PJT dan dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai;
  3. Pemeriksaan fisik barang disaksikan oleh petugas pos atau petugas PJT;
  4. Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui pos dan PJT;
  5. Barang kiriman melalui pos yang telah ditetapkan tarif dan nilai pabeannya diserahkan kepada penerima barang kiriman melalui pos setelah bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilunasi;

  • Barang kiriman dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 75.00 (seratus US Dollar) untuk setiap orang per kiriman, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor;
  • Pembebasan bea masuk dimaksud diberikan untuk setiap penerima barang per 1 (satu) hari atau lebih dari 1 (satu) kali pengiriman dalam waktu 1 (satu) hari sepanjang nilai pabean atas keseluruhan barang tidak melebihi FOB USD 75.00;

  • Dalam hal nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk, maka barang kiriman dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean.

Tarif BM sebesar 7.5%

Tarif PPN Impor sebesar 10%

Tarif PPh Pasal 22 Impor :

  • Memiliki API -> 2,5%; Tidak Memiliki API -> 7,5%
  • Memiliki NPWP -> 10%; Tidak Memiliki NPWP -> 20%

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

  • Barang Kiriman yang nilainya kurang dari FOB USD 75.00 (tujuh puluh lima United States Dollar) per orang per kiriman, dibebaskan dari kewajiban pembayaran Bea Masuk (BM) dan Pungutan Dalam Rangka Impor (PDRI), sedangkan jika lebih FOB USD 75.00 (tujuh puluh lima United States Dollar) dipungut BM dan PDRI secara keseluruhan.
  • Pembebasan bea masuk dimaksud diberikan untuk setiap penerima barang per 1 (satu) hari atau lebih dari 1 (satu) kali pengiriman dalam waktu 1 (satu) hari sepanjang nilai pabean atas keseluruhan barang tidak melebihi FOB USD 75.00.
  • Barang Kiriman dengan nilai pabean lebih dari USD 1500.00 (seribu lima ratus United States Dollar) diberitahukan dengan dokumen PIB dalam hal Penerima Barang merupakan badan usahaatau PIBK dalam hal Penerima Barang bukan merupakan badan usaha.
  • Barang kiriman sampel/hadiah/gift diperlakukan ketentuan kepabeanan, yakni ditetapkan nilai pabeannya oleh Petugas Bea dan Cukai berdasarkan data harga pembanding, jika data harga pembanding sama dengan atau lebih rendah dari FOB USD 75.00 maka terhadap barang kiriman sampel/hadiah/gift tersebut tidak akan dikenakan BM dan PDRI, namun jika data harga pembanding lebih tinggi dari FOB USD 75.00 maka terhadap barang kiriman sampel/hadiah/gift tersebut akan dikenakan BM dan PDRI.
  • Barang impor yang dikategorikan sebagai barang mewah (seperti tas branded, berlian dll) berdasarkan peraturan di bidang perpajakan, dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang kriteria dan besaran tarifnya telah ditentukan.

Beberapa ketentuan dalam impor barang kiriman, antara lain :

  • Produk Kosmetika harus memperoleh persetujuan dari BPOM berupa SKI (Surat Keterangan Impor);
  • Impor Kiriman Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
  • Impor Kiriman Pakaian jadi hanya diperbolehkan maksimal 10 (sepuluh) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
  • Impor Kiriman Produk Elektronik hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
  • Produk hewan, tumbuhan dan ikan harus memperoleh ijin pemasukan dari Badan Karantina;
  • Produk senjata api, air softgun dan peralatan sejenis harus mendapatkan ijin dari Kepolisian;

Jalur khusus yakni dengan mengajukan Ijin SAS (Special Access Scheme) ke BPOM.

Informasi lebih lanjut mengenai proses dan biaya pengurusan izin BPOM bisa ditanyakan langsung melalui HALO BPOM 500533

Waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Kenali ciri-ciri modus penipuan berikut ini :

  • Umumnya korban mengenal pelaku melalui sosial media;
  • Umumnya pelaku mengirimkan barang dengan nominal kecil yang diterima dengan baik oleh korban dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan calon korban;
  • Tidak menutup kemungkinan pelaku langsung “mengirimkan” paket dengan nominal fantastis;
  • Pelaku sering memberikan nomor resi palsu disertai dengan foto Airway Bill (AWB) bahkan halaman pengecekan palsu;
  • Korban dihubungi oknum yang mengaku sebagai petugas bea cukai yang menginformasikan bahwa paket tertahan di bea cukai dan diharuskan membayar sejumlah uang untuk pengeluaran barang;
  • Nomor yang digunakan biasanya nomor handphone dan nomor rekening yang digunakan merupakan nomor rekening PRIBADI;
  • Dalam beberapa kasus pelaku mengancam korban apabila tidak segera melakukan pembayaran maka akan dilaporkan kepada pihak berwajib dengan berbagai alasan.

Jika anda mengalami kasus seperti diatas jangan panik, segera hubungi petugas kami melalui call center Bravo Bea Cukai di nomor 1500225 JANGAN pernah mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi, apabila anda terlanjur melakukan trasfer segera buat Laporan Kepolisian dan segera datangi kantor cabang bank yang digunakan oleh pelaku untuk dilakukan pemblokiran.

Barang pribadi penumpang adalah semua barang yang dibawa oleh penumpang, tetapi tidak termasuk barang dagangan.

Barang dagangan adalah barang yang menurut jenis, sifat dan jumlahnya tidak wajar untuk keperluan pribadi, diimpor untuk diperjualbelikan, barang contoh, barang yang akan digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk industri, dan/atau barang yang akan digunakan untuk tujuan selain pemakaian pribadi.

Barang pribadi penumpang yang tiba sebelum atau sesudah kedatangan penumpang dapat disebut sebagai Barang Pribadi Penumpang sepanjang dapat dibuktikan kepemilikannya dengan menggunakan paspor dan boarding pass yang bersangkutan serta tidak melebihi batasan waktu kedatangan yang dipersyaratkan dalam ketentuan,yaitu:
a. Paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan penumpang, dan/atau 60 (enam puluh) hari setelah kedatangan penumpang. Untuk penumpang yang menggunakan sarana pengangkut laut; atau
b. Paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan penumpang, dan/atau 15 (lima belas) hari setelah penumpang tiba. Untuk penumpang yang menggunakan sarana pengangkut udara.

Customs Declaration adalah pemberitahuan pabean atas barang impor yang dibawa oleh penumpang atas awak sarana pengangkut.

Semua orang yang datang dari luar negeri diharapkan mengisi Customs Declaration (biasanya dibagikan di atas pesawat). Jika anda membawa barang dan atau uang dalam jumlah tertentu, diharapkan memberitahukannya.

  • Barang pribadi penumpang yang nilai pabeannya tidak melebihi FOB USD 500 untuk setiap orang.
  • Barang pribadi penumpang dewasa yang merupakan barang kena cukai paling banyak 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris dan 1 liter minuman mengandung etil alkohol.
  • Apabila Barang Kena Cukai yang dibawa penumpang melebihi jumlah yang diberi pembebasan atas kelebihan BKC yang dibawa, selanjutnya dimusnahkan di bawah pengawasan Kepala Kantor Pabean , dengan atau tanpa disaksikan oleh penumpang yang bersangkutan.

Ketentuan dan prosedur pengeluaran barang bawaan penumpang yang tidak datang bersamaan dengan penumpang adalah sebagai berikut:

  • Barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang merupakan barang yang telah melewati jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah penumpang tiba atau melebihi 30 (tiga puluh) hari sebelum penumpang tiba dan terdaftar sebagai barang “Lost and Found”.
  • Barang pribadi penumpang yang telah tiba sebelum dan/atau setelah kedatangan penumpang, dapat diselesaikan oleh Penumpang, atau kuasanya dengan menggunakan :
    a. Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK), untuk Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yang terdaftar di dalam manifest;
    b. CD yang digunakan pada saat kedatangan penumpang atau awak sarana pengangkut bersangkutan, untuk barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak sarana pengangkut yang terdaftar sebagai “lost and found”.
  • Barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang tidak mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan dipungut pajak dalam rangka impor.
  • Barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang yang merupakan barang kena cukai diwajibkan membayar cukai untuk setiap orang dewasa paling banyak:
    a. 200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 100 (seratus) gram tembakau iris/ hasil tembakau lainnya;
    b. 1 (satu) liter minuman mengandung etil alkohol;
    Atas kelebihan barang kena cukai dari batasan jumlah tersebut akan langsung dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan penumpang yang bersangkutan.

Terhadap barang impor bawaan Penumpang yang memiliki nilai pabean melebihi FOB USD 500.00 dikenakan BM sebesar 10%.

Nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang impor bawaan Penumpang dikurangi dengan pembebasan.

  • Nilai Pabean = Nilai Total – Pembebasan
  • BM = 10%
  • PN = 10%
  • PPh= 7,5% (jika punya NPWP)
  • PPh= 15% (jika tidak punya NPWP)

Penumpang yang membawa uang tunai dan instrumen pembayaran lainnya (cek, travel cek, surat sanggup bayar atau bilyet giro) ke Dalam Wilayah Republik Indonesia, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, wajib :

  • Memberitahukan dalam Customs Declaration (Formulir BC 2.2), dan
  • Memeriksakan keaslian uang tunai ke Petugas Bea dan Cukai, jika uang tunai yang dibawa dalam bentuk mata uang rupiah.

Penumpang yang tidak mengindahkan ketentuan pembawaan uang tunai akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebanyak 10% dari uang yang dibawanya, dengan jumlah maksimalRp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke dalam atau Ke luar Daerah Pabean Indonesia.

Barang pindahan adalah barang –barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri.

Atas impor barang pindahan diberikan pembebasan bea masuk. Namun, ketentuan pembebasan bea masuk tersebut tidak berlaku terhadap barang pindahan yang dikategorikan sebagai barang dagangan atau kendaraan bermotor.

  1. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Negara Republik Indonesia dengan kriteria:
    • Menjalankan tugas ke luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatan ke luar negeri dan surat keputusan penarikan kembali ke Indonesia dari instansi yang bersangkutan;
    • Menjalankan tugas belajar di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keterangan belajar di luar negeri dar instansi yang bersangkutan.
  2. Pelajar, mahasiswa, atau orang yang belajar di Luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan telah selesai belajar.
  3. Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan pada perwakilan Indonesia di luar negeri paling singkat singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus, berdasarkan perjanjian kerja dengan Kementerian Luar Negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia tempat bekerja dan surat perjanjian kerja dengan Kementerian Luar Negeri.
  4. Warga Negara Indonesia yang karena pekerjaannya pindah dan berdiam di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus, yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah dan rincian barang yang telah ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di negera yang bersangkutan.
  5. Warga negara asing yang karena pekerjaannya pindah ke dalam daerah pabean Inonesia bersama keluarganya setelah mendapatkan:
    • Izin menetap sementara dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara paling singkat 1 (satu) tahun; dan
    • Izin kerja sementara dari kementerian yang membidangi tenaga kerja yang dibuktikan dengan Kartu Izin Kerja Tenaga Asing Sementara paling singkat 1 (satu) tahun

Barang pindahan yg diimpor dan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk, harus tiba bersama-sama pemilik yang bersangkutan atau paling lama 3 (tiga) bulan sesudah atau sebelum pemilik barang yang bersangkutan tiba di Indonesia.

Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas barang pindahan, pemilik barang yang memenuhi kriteria atau kuasanya menyampaikan Pemberitahuan Pabean Impor ke Kantor Pabean tempat pemasukan barang pindahan, dengan melampirkan :
  1. Daftar rincian jumlah, jenis dan perkiraan nilai pabean atas barang yang dimintakan pembebasan bea masuk yang telah ditandasahkan;
  2. Surat keterangan dan/atau dokumen terkait sebagaimana dimaksud dalam jawaban nomor 3; dan
  3. Fotokopi paspor
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 28/PMK.04/2008, atas barang pindahan dilakukan pemeriksaan fisik.

Impor sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 tahun.

  • Tidak akan habis dipakai selama jangka waktu;
  • Mudah dilakukan identifikasi;
  • Tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki selama jangka waktu, kecuali aus karena penggunaan;
  • Ada dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan diekspor kembali.

Manfaatnya adalah dapat memperoleh  pembebasan atau keringanan bea masuk.

  • Barang untuk keperluan pameran selain di Tempat Penimbunan Pabean
  • Barang untuk keperluan seminar
  • Barang untuk keperluan peragaan atau demonstrasi
  • Barang untuk keperluan tenaga ahli
  • Barang untuk keperluan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan
  • Barang untuk keperluan pertunjukan umum, olah raga dan perlombaan
  • Kemasan yang digunakan dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor atau ekspor baik secara berulang-ulang maupun tidak
  • Barang keperluan contoh atau model
  • Kapal pesiar perorangan (yacht) yang digunakan sendiri oleh wisatawan mancanegara
  • Kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh warga negara asing
  • Kendaraan atau sarana pengangkut yang masuk melalui lintas batas dan penggunaannya tidak bersifat regular (rutin)
  • Barang untuk keperluan diperbaiki, direkondisi, diuji, dan dikalibrasi
  • Binatang hidup untuk keperluan pertunjukan umum, olah raga, perlombaan, pelatihan, pejantan, dan penanggulangan gangguan keamanan
  • Barang untuk keperluan penanggulangan bencana alam, kebakaran, kerusakan lingkungan, gangguan keamanan dan untuk tujuan kemanusiaan atau sosial
  • Barang untuk keperluan kegiatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
  • Kapal yang diimpor oleh perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional
  • Pesawat dan mesin pesawat yang diimpor oleh perusahaan penerbangan nasional
  • Barang pribadi penumpang, barang pribadi awak sarana pengangkut, dan barang pribadi pelintas batas
  • Barang pendukung proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman atau hibah dari luar negeri
  • Sarana pengangkut yang tidak dipergunakan untuk pengangkutan dalam daerah pabean
  • Petikemas yang tidak digunakan untuk pengangkutan dalam daerah pabean

Mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur.

Dengan mengajukan surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Kepala KPPBC setempat. Surat permohonan impor sementara minimal memuat :

  • Rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas dan perkiraan nilai pabean impor sementara;
  • Pelabuhan tempat pemasukan barang impor sementara;
  • Tujuan penggunaan barang impor sementara;
  • Lokasi penggunaan barang impor sementara; dan
  • jangka waktu impor sementara;

Permohonan tersebut paling sedikit harus dilampiri dengan :

  • dokumen pendukung yang menerangkan bahwa barang tersebut akan diekspor kembali; dan
  • dokumen identitas pemohon seperti NPWP, SIU dan API/APIT.

 

Atas barang impor sementara yang mendapat pembebasan bea masuk, importir wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor sebesar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang atau yang seharusnya dibayar atas barang impor yang bersangkutan. Atas barang impor sementara yang mendapat keringanan bea masuk, importir wajib membayar bea masuk sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan atau bagian dari bulan, dikalikan jumlah jangka waktu impor sementara, dikalikan jumlah bea masuk yang seharusnya dibayar atas barang impor sementara bersangkutan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM).

Selain kewajiban untuk membayar bea masuk, PPN atau PPn BM, importir wajib menyerahkan jaminan sebesar selisih antara be masuk yang seharusnya dibayar dengan yang telah dibayar ditambah dengan PPh pasal 22.

Jangka waktu izin impor sementara diberikan berdasarkan permohonan sesuai dengan tujuan penggunaannya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor sementara.

Dalam hal jangka waktu impor sementara yang diberikan kurang dari 3 (tiga) tahun, jangka waktu izin impor sementara tersebut dapat diperpanjang lebih dari 1 (satu) kali berdasarkan permohonan, sepanjang jangka waktu izin impor sementara secara keseluruhan tidak lebih dari tiga tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor sementara.

Orang yang terlambat mengekspor kembali barang impor sementara dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Sedangkan orang yang tidak mengekspor kembali barang impor sementara wajib membayar bea masuk dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

  • Kawasan Berikat
  • Gudang Berikat
  • Cukai
  • KITE IKM
  • Registrasi Kepabeanan
  • Barang Kiriman
  • Barang Penumpang
  • Impor Barang Pindahan
  • Impor Sementara

Kawasan berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan yang hasilnya terutama untuk diekspor.

Fasilitas yang diberikat antara lain:
  • Diberikan fasilitas penangguhan Bea Masuk, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor atas:
    • Impor barang modal atau peralatan dan peralatan perkantoran yang semata-mata dipakai oleh pengusaha kawasan berikat (PKB) termasuk PKB merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB);
    • Impor barang modal dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB dan semata-mata dipakai di PDKB;
    • Impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB.
  • Diberikan fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM atas:
    • Pemasukan Barang Kena Pajak (BKP) dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke PDKB untuk diolah lebih lanjut;
    • Pengiriman barang hasil produksi PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih lanjut, tidak dipungut PPN dan PPnBM;
    • Pengeluaran barang dan/atau bahan dari PDKB ke perusahaan industry di TLDDP atau PDKB lainnya dalam rangka subkontrak;
    • Penyerahan kembali BKPP hasil pekerjaan subkontrak oleh PKP di TLDDP atau PDKB lainnya kepada PKP PDKB asal;
    • Peminjaman mesin dan/atau peralatan pabrik dalam rangka subkontrak dari PDKB dalam rangka subkontrak dari PDKB kepada perusahaan lainnya dan pengembalian ke PDKB asal;
    • Pemasukan alat pengemas (packing material) dan alat bantu pengemas dari TLDDP ke KB untuk menjadi satu kesatuan dengan barang hasil olahan PDKB.
  • Diberikan fasilitas pembebasan cukai atas:
    • Impor barang dan/atau bahan untuk diolah di PDKB;
    • Pemasukan BKC dari TLDDP ke PDKB untuk diolah lebih lanjut.
  • Pengeluaran barang dari KB yang ditujukan kepada orang yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor, diberikan pembebasan bea masuk, pembebanan cukai, tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor.
 

Manfaat yang dapat diperoleh, antara lain:

  • Efisiensi waktu dengan tidak dilakukannya pemeriksaan fisik di TPS (pelabuhan);
  • Efisiensi waktu dengan pengajuan dokumen BC 2.3 yang dilakukan sebelum kapal/pesawat tiba;
  • Efisiensi waktu dan biaya dengan prosedur Truck Lossing;
  • Efisiensi waktu dan fasilitas perpajakan dan kepabeanan, sehingga PDKB dapat menikmati harga kompetitif pasar global;
  • Cash flow perusahaan lebih terjamin;
  • Pelayanan dokumen ekspor diberikan oleh petugas Bea dan Cukai di Kawasan Berikat termasuk pemberian persetujuan muat sehingga barang ekspor milik PDKB di pelabuhan muat dapat langsung dimuat diatas kapal/pesawat;
  • Dapat diberikannya fasilitas perpajakan, PDKB tidak perlu mengurus proses restitusi pajak karena pemasukan barang ke KB tidak dipungut PPN, PPnBM dan PPh pasal 22 impor.
  • Perusahaan berstatus PMDN, PMA Non PMA/PMDN yang berbentuk PT.
  • Memiliki/menguasai kawasan yang berlokasi di kawasan industri atau kawasan peruntukan industri yang ditetapkan Pemda tingkat II.
  • Lokasi kawasan dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut barang, tidak berhubungan langsung dengan bangunan  lain dan mempunyai fasilitas system hanya satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke/dari KB.
  • Kawasan memiliki pagar keliling yang merupakan batas pemisah yang jelas dengan kawasan lainnya.
  • PDKB harus memiliki secara terpisah tempat pengolahan, penimbunan bahan baku, barang jadi dan bahan sisa serta barang rusak/busuk.
  • Menyediakan ruangan yang memadai bagi petugas Bea dan Cukai dalam melakukan pekerjaan dan pos penjagaan di pintu utama.
  • Memiliki IT Inventory dan  CCTV yang dapat diakses secara online.

Pendirian Kawasan Berikat di luar Kawasan Industri diperbolehkan dengan syarat:

  1. Berlokasi di kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; sepanjang Kawasan Berikat tersebut di peruntukkan bagi :
    a. perusahaan yang menggunakan Bahan Baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
    b. perusahaan industri mikro dan kecil; dan/atau
    c. perusahaan industri yang akan menjalankan industri di daerah kabupaten atau kota yang belum memiliki kawasan industri atau yang telah memiliki kawasan industri namun seluruh kavling industrinya telah habis.
  2. Luas lokasi untuk Kawasan Berikat di kawasan budidaya sebagaimana dimaksud paling sedikit 10.000 m2
  • Surat permohonan penetapan sebagai Kawasan Berikat serta persetujuan sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB)/ PKB merangkap PDKB bermaterai sesuai format yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
  • Daftar isian kelengkapan permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai PKB/ PKB merangkap PDKB / PDKB sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Fotokopi Izin Usaha dan persetujuan lain yang diperlukan dari instansi teknis terkait.
  • Fotokopi akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  • Fotokopi bukti/dokumen kepemilikan atau penguasaan lokasi.
  • Fotokopi surat pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), fotokopi NPWP dan fotokopi SPT PPh Wajib Pajak tahun terakhir (jika perusahaan belum aktif beroperasi kewajiban melampirkan SPT diganti dengan surat penyataan bermaterai yang menyatakan perusahaan belum beroperasi).
  • Rekomendasi Kepala KPPBC dan Berita Acara Pemeriksaan dari KPPBC setempat yang mengawasi disertai dengan lampirannya berupa peta lokasi/denah/tata letak dan foto-foto tentang lokasi yang akan dijadikan KB yang telah ditandasahkan/distempel oleh KPPBC dimaksud.
  • Analisa Mengenai Dampak Lingkungan/UKL dan UPL/ dokumen Lingkungan Hidup.
  • Apabila calon Kawasan Berikat berada di kawasan industri diwajibkan melampirkan surat keputusan dari instansi teknis terkait yang menetapkan bahwa area yang akan dipakai calon Kawasan Berikat merupakan Kawasan Industri disertai surat keterangan domisili dari pengelola kawasan industry dimaksud yang menerangkan tentang keberadaan calon Kawasan Berikat benar-benar berada pada kawasan industrinya.

IT Inventory minimal memenuhi kriteria minimal:

  1. Dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  2. Dapat dipergunakan untuk melakukan pencatatan:
    a. pemasukan barang;
    b. pengeluaran barang;
    c. barang dalam proses produksi (work in process);
    d. penyesuaian (adjustmet); dan
    e. hasil pencacahan (stock opname)
    secara kontinu dan realtime di Kawasan Berikat yang  bersangkutan.
  3. Dapat menghasilkan laporan berupa:
    a. laporan pemasukan barang per dokumen pabean;
    b. laporan pengeluaran barang per dokumen pabean;
    c. laporan posisi barang dalam proses (WIP);
    d. laporan pertanggungjawaban mutasi barang;
  4. Dapat mencatat riwayat perekaman dan penelusuran kegiatan pengguna;
  5. Harus bisa diakses secara online dari Kantor Pabean dan memberikan data yang terkini (realtime) ketika diakses oleh Pejabat Bea dan Cukai;
  6. Pencatatan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki akses khusus (authorized access);
  7. Perubahan pencatatan dan/atau perubahan data hanya dapat dilakukan oleh orang sesuai dengan kewenangannya;
  8. Harus dapat menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan dengan mencantumkan data jenis, nomor, dan tanggal pemberitahuan pabean.

Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

  1. Gudang Berikat pendukung kegiatan produksi

    berfungsi untuk menimbun dan menyediakan barang impor untuk didistribusikan kepada perusahaan industri di TLDDP dan/atau KB (hanya sebatas : bahan baku, bahan penolong, mesin produksi, pengemas/alat bantu pengemas);

  2. Gudang Berikat pusat distribusi TBB

    berfungsi untuk menimbun dan mendistribusikan barang impor ke TBB;

  3. Gudang Berikat transit

    berfungsi untuk menimbun dan mendistribusikan barang impor ke LDP

  1. Penangguhan Bea Masuk;
  2. Pembebasan cukai dan/atau
  3. Tidak dipungut PDRI

diberikan atas barang impor yang dimasukkan ke Gudang Berikat.

Tidak meliputi:

  • barang modal untuk penyelenggaraan/pengusahaan Gudang Berikat;
  • barang modal untuk pembangunan Gudang Berikat;
  • peralatan perkantoran Gudang Berikat;
  • barang untuk dikonsumsi di Gudang Berikat;
  • barang dari KB/TBB yang apkir/reject yang dimasukkan ke GB.

 

Gudang atau tempat yang akan menjadi Gudang Berikat sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. Terletak di lokasi yang dapat langsung dimasuki dari jalan umum
    dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut peti kemas;
  2. Mempunyai batas-batas yang jelas berupa pagar pemisah dengan
    tempat atau bangunan lain;
  3. Tidak berhubungan langsung dengan bangunan lain;
  4. Mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat dilalui sarana pengangkut;
  5. Digunakan untuk menimbun barang yang hanya ditujukan untuk:
    • mendukung kegiatan industri di tempat lain dalam daerah pabean
      dan/atau Kawasan Berikat;
    • didistribusikan ke Toko Bebas Bea; atau
    • diekspor.
  1. surat izin tempat usaha;
  2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  3. bukti kepemilikan atau penguasaan, termasuk didalamnya perjanjian sewa menyewa apabila tempat yang bersangkutan merupakan tempat yang disewa dari pihak lain, dengan jangka waktu sewa paling sedikit 5 (lima) tahun untuk penyelenggara Gudang Berikat dan 3 (tiga) tahun untuk Pengusaha Gudang Berikat dan PDGB terhitung sejak tanggal surat permohonan diajukan secara lengkap;
  4. peta lokasi dan tempat yang akan dijadikan Gudang Berikat;
  5. denah lokasi dan tempat yang akan diusahakan menjadi Gudang Berikat;
  6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;
  7. Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR);
  8. akta pendirian badan usaha dan perubahannya;
  9. surat keputusan pengesahan akta pendirian badan usaha dari pejabat yang berwenang;
  10. bukti identitas diri penanggung jawab badan usaha berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait;
  11. dokumen lingkungan hidup dari instansi teknis terkait; dan
  12. daftar isian yang dapat dilihat pada peraturan yang mengatur tentang Gudang Berikat.

Untuk Pengusaha Gudang Berikat dan PDGB ditambah dengan:

  1. fotokopi surat izin usaha perdagangan dan industri;
  2. fotokopi Kartu Angka Pengenal Impor (API);
  3. Surat Pernyataan bermaterai yang menyatakan jenis barang impor yang akan ditimbun dalam Gudang Berikat;
  4. daftar perusahaan tujuan distribusi barang yang ditimbun di Gudang Berikat;
  5. kontrak kerjasama dengan perusahaan tujuan distribusi dan surat izin usaha industri atau izin Kawasan Berikat untuk Gudang Berikat pendukung kegiatan industri;
  6. kontrak kerjasama dengan Toko Bebas Bea tujuan distribusi dan izin Toko Bebas Bea untuk Gudang Berikat Pusat Distribusi Toko Bebas Bea; dan
  7. paparan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT Inventory) yang dimiliki perusahaan.

Bisa. Distribusi barang dari Gudang Berikat tidak terbatas ke perusahan / industri fasilitas saja, namun juga ke perusahaan / industri non-fasilitas selama industri tersebut termasuk dalam kategori berikut ini:

  • industri manufaktur;
  • industri pertambangan;
  • industri alat berat; dan/atau
  • industri jasa perminyakan.

Peraturan mengenai Kawasan Berikat dapat Anda unduh disini.

NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai) adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE).

  1. Memiliki izin usaha dari instansi terkait, yaitu:
    • Izin usaha dari yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian atau penanaman modal, dalam hal pengajuan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik; atau
    • Izin usaha dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan, penanaman modal, atau pariwisata, dalam hal pengajuan NPPBKC sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Pengusaha TPE.
  2. Mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC;
  3. Menyampaikan data registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai; dan
  4. Menyerahkan surat bermaterai yang menyatakan bahwa:
    • tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan apabila diketahui memiliki kesamaan nama baik pengucapan maupun penulisan dengan pemilik NPPBKC lain/yang sudah ada;
    • bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan di pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha penyalur, atau tempat penjualan eceran.

Sebelum mengajukan permohonan memiliki NPPBKC, pengusaha pabrik, importir, penyalur, atau pengusaha TPE terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala kantor bea cukai yang mengawasi untuk dilakukan pemeriksaan lokasi, bangunan, atau tempat usaha.

Surat permohonan pemeriksaan lokasi minimal dilampirkan dokumen:

  • Fotokopi SIUP-MB (Minuman Beralkohol);
  • Salinan izin usaha industri atau tanda daftar industri , kecuali penyalur dan TPE;
  • Gambar denah lokasi bangunan atau tempat usaha;
  • Salinan atau fotokopi IMB;
  • Salinan atau fotokopi izin yang diterbitkan pemerintah daerah setempat berdasarkan UU mengenai gangguan (HO).

Petugas Bea dan Cukai akan melakukan pemeriksaan lokasi dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lokasi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pernyataan kesiapan periksa lokasi dalam permohonan.

Setelah pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, pengusaha pabrik atau importir harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi. Contoh surat permohonan NPPBKC ada dalam Lampiran B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tahun 2018.

Pengajuan surat permohonan minimal dilampiri dengan:

  1. Berita Acara Pemeriksaan atas Pemeriksaan lokasi, bangunan atau tempat usaha;
  2. salinan atau fotokopi surat izin dari instansi terkait;
  3. daftar mesin yang digunakan untuk membuat/mengemas barang kena cukai, dalam hal pengajuan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik;
  4. daftar penyalur yang langsung membeli barang kena cukai dari Pengusaha Pabrik, dalam hal pengajuan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik hasil tembakau.

Kepala Kantor Bea Cukai atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan menyetujui atau menolak permohonan NPPBKC paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan.

Pengenaan cukai likuid atau cairan vape berlaku dari 1 Juli 2017 dengan tarif 57% hanya bagi essence yang mengandung tembakau. Pengenaan cukai cairan ini ditetapkan dari harga jual eceran (HJE).

Cukai yang dikenakan terhadap vape hanya likuid saja dengan ketentuan likuid mengandung tembakau.

Tidak bisa. Untuk saat ini pengajuan permohonan penetapan tariff untuk merk baru produk HPTL khususnya elikuid vape telah ditentukan besarannya, ini sesuai dengan kesepakatan antara asosiasi brewer dan pengusaha elikuid vape disamping guna memudahkan pelayanan pita cukai.

Anda dapat mengunduh dan mempelajari aturan-aturan berikut:

  • Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.04/2018
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.04/2018
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.04/2018
  • Peraturan Dirjen Bea Cukai No. PER-12/BC/2018
  • Peraturan Dirjen Bea Cukai No. PER-13/BC/2018

Fasilitas KITE IKM adalah fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor yang diberikan kepada industri kecil dan menengah berupa pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang tidak dipungut atas impor dan/atau pemasukan Barang dan/atau Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk ekspor dan/atau Penyerahan Produksi IKM.

  • Memiliki kegiatan industry berskala kecil atau menengah dibuktikan dengan izin usaha industri;
  • Bersedia dan mampu untuk mengoperasikan system aplikasi (modul) kepabeanan untuk pengelolaan barang yang diberikan fasilitas KITE IKM;
  • Memiliki lokasi usaha paling kurang 2 tahun;
  • Menyerahkan dokumen di antaranya NPWP, SPT, surat rencana produksi, serta surat pernyataan yang disahkan oleh notaris.

Pembebasan dari kewajiban membayar bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), maupun pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Selain itu, atas proses impor dan ekspornya diberikan kemudahan-kemudahan lain seperti :

  • prosedur impor yang sederhana;
  • pemeriksaan fisik secara selektif;
  • penangguhan ketentuan pembatasan impor;
  • kemudahan proses impor dengan disediakan aplikasi khusus.

Konsorsium KITE merupakan :

  • Badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM;
  • IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam 1 sentra; atau
  • Koperasi

yang melakukan kegiatan impor dan/atau pemasukan barang milik IKM anggota konsorsium KITE, ekspor, dan/atau penyerahan produksi IKM, serta memenuhi kriteria dan persyaratan untuk menjadi konsorsium KITE.

  • Industry kecil paling banyak Rp 350.000.000 atas barang yang belum dipertanggungjawabkan
  • Industry menengah paling banyak Rp 1.000.000.000 atas barang yang belum dipertanggungjawabkan
  • Diperhitungkan dari kuota jaminan masing-masing anggota Konsorsium KITE

Konsorsium KITE wajib mengekspor atau melakukan penyerahan produksi IKM dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal dokumen serah terima hasil produksi IKM dari IKM kepada Konsorsium KITE.

  • IKM dapat mensubkontrakkan sebagian dari kegiatan badan usaha kepada penerima subkontrak yang tercantum dalam data keputusan pemberian fasilitas KITE IKM
  • IKM dapat mensubkontrakkan seluruh kegiatan badan usaha atas kelebihan kontrak yang tidak dapat dikerjakan karena seluruh kapasitas produksi telah terpakai
  • Untuk melakukan subkontrak sebagian atau seluruh kegiatan badan usaha, IKM mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean penerbit keputusan pemberian fasilitas KITE IKM

Untuk dapat melakukan kegiatan Kepabeanan dan Cukai saat ini sesuai dengan PP 24 Tahun 2018 cukup dengan menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. NIB ini sekaligus berlaku sebagai:

  • Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  • Angka Pengenal Impor (API), jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor;
  • Akses Kepabeanan, jika pelaku usaha melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor.

NIB wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha, baik usaha baru maupun usaha yang telah berdiri sebelum adanya OSS.

Untuk memperoleh NIB, dapat dilakukan secara online melalui Online Single Submission yg diakses dalam tautan oss.go.id

Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS dapat diunduh disini.

 

Perusahaan Jasa Titipan (PJT) adalah perusahaan yang memperoleh izin usaha jasa titipan dari instansi terkait serta memperoleh persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari kepala kantor pabean.

  1. Atas barang kiriman pos wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai dikantor Pabean dan hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan Pejabat Bea dan Cukai;
  2. Impor barang kiriman dilakukan melalui pos atau PJT dan dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai;
  3. Pemeriksaan fisik barang disaksikan oleh petugas pos atau petugas PJT;
  4. Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi atas barang kiriman melalui pos dan PJT;
  5. Barang kiriman melalui pos yang telah ditetapkan tarif dan nilai pabeannya diserahkan kepada penerima barang kiriman melalui pos setelah bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilunasi;

  • Barang kiriman dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 75.00 (seratus US Dollar) untuk setiap orang per kiriman, diberikan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor;
  • Pembebasan bea masuk dimaksud diberikan untuk setiap penerima barang per 1 (satu) hari atau lebih dari 1 (satu) kali pengiriman dalam waktu 1 (satu) hari sepanjang nilai pabean atas keseluruhan barang tidak melebihi FOB USD 75.00;

  • Dalam hal nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk, maka barang kiriman dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan dasar nilai pabean.

Tarif BM sebesar 7.5%

Tarif PPN Impor sebesar 10%

Tarif PPh Pasal 22 Impor :

  • Memiliki API -> 2,5%; Tidak Memiliki API -> 7,5%
  • Memiliki NPWP -> 10%; Tidak Memiliki NPWP -> 20%

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

  • Barang Kiriman yang nilainya kurang dari FOB USD 75.00 (tujuh puluh lima United States Dollar) per orang per kiriman, dibebaskan dari kewajiban pembayaran Bea Masuk (BM) dan Pungutan Dalam Rangka Impor (PDRI), sedangkan jika lebih FOB USD 75.00 (tujuh puluh lima United States Dollar) dipungut BM dan PDRI secara keseluruhan.
  • Pembebasan bea masuk dimaksud diberikan untuk setiap penerima barang per 1 (satu) hari atau lebih dari 1 (satu) kali pengiriman dalam waktu 1 (satu) hari sepanjang nilai pabean atas keseluruhan barang tidak melebihi FOB USD 75.00.
  • Barang Kiriman dengan nilai pabean lebih dari USD 1500.00 (seribu lima ratus United States Dollar) diberitahukan dengan dokumen PIB dalam hal Penerima Barang merupakan badan usahaatau PIBK dalam hal Penerima Barang bukan merupakan badan usaha.
  • Barang kiriman sampel/hadiah/gift diperlakukan ketentuan kepabeanan, yakni ditetapkan nilai pabeannya oleh Petugas Bea dan Cukai berdasarkan data harga pembanding, jika data harga pembanding sama dengan atau lebih rendah dari FOB USD 75.00 maka terhadap barang kiriman sampel/hadiah/gift tersebut tidak akan dikenakan BM dan PDRI, namun jika data harga pembanding lebih tinggi dari FOB USD 75.00 maka terhadap barang kiriman sampel/hadiah/gift tersebut akan dikenakan BM dan PDRI.
  • Barang impor yang dikategorikan sebagai barang mewah (seperti tas branded, berlian dll) berdasarkan peraturan di bidang perpajakan, dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang kriteria dan besaran tarifnya telah ditentukan.

Beberapa ketentuan dalam impor barang kiriman, antara lain :

  • Produk Kosmetika harus memperoleh persetujuan dari BPOM berupa SKI (Surat Keterangan Impor);
  • Impor Kiriman Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
  • Impor Kiriman Pakaian jadi hanya diperbolehkan maksimal 10 (sepuluh) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
  • Impor Kiriman Produk Elektronik hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) buah sebagaimana diatur di Peraturan Menteri Perdagangan;
  • Produk hewan, tumbuhan dan ikan harus memperoleh ijin pemasukan dari Badan Karantina;
  • Produk senjata api, air softgun dan peralatan sejenis harus mendapatkan ijin dari Kepolisian;

Jalur khusus yakni dengan mengajukan Ijin SAS (Special Access Scheme) ke BPOM.

Informasi lebih lanjut mengenai proses dan biaya pengurusan izin BPOM bisa ditanyakan langsung melalui HALO BPOM 500533

Waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Kenali ciri-ciri modus penipuan berikut ini :

  • Umumnya korban mengenal pelaku melalui sosial media;
  • Umumnya pelaku mengirimkan barang dengan nominal kecil yang diterima dengan baik oleh korban dengan tujuan untuk mendapatkan kepercayaan calon korban;
  • Tidak menutup kemungkinan pelaku langsung “mengirimkan” paket dengan nominal fantastis;
  • Pelaku sering memberikan nomor resi palsu disertai dengan foto Airway Bill (AWB) bahkan halaman pengecekan palsu;
  • Korban dihubungi oknum yang mengaku sebagai petugas bea cukai yang menginformasikan bahwa paket tertahan di bea cukai dan diharuskan membayar sejumlah uang untuk pengeluaran barang;
  • Nomor yang digunakan biasanya nomor handphone dan nomor rekening yang digunakan merupakan nomor rekening PRIBADI;
  • Dalam beberapa kasus pelaku mengancam korban apabila tidak segera melakukan pembayaran maka akan dilaporkan kepada pihak berwajib dengan berbagai alasan.

Jika anda mengalami kasus seperti diatas jangan panik, segera hubungi petugas kami melalui call center Bravo Bea Cukai di nomor 1500225 JANGAN pernah mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi, apabila anda terlanjur melakukan trasfer segera buat Laporan Kepolisian dan segera datangi kantor cabang bank yang digunakan oleh pelaku untuk dilakukan pemblokiran.

Barang pribadi penumpang adalah semua barang yang dibawa oleh penumpang, tetapi tidak termasuk barang dagangan.

Barang dagangan adalah barang yang menurut jenis, sifat dan jumlahnya tidak wajar untuk keperluan pribadi, diimpor untuk diperjualbelikan, barang contoh, barang yang akan digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk industri, dan/atau barang yang akan digunakan untuk tujuan selain pemakaian pribadi.

Barang pribadi penumpang yang tiba sebelum atau sesudah kedatangan penumpang dapat disebut sebagai Barang Pribadi Penumpang sepanjang dapat dibuktikan kepemilikannya dengan menggunakan paspor dan boarding pass yang bersangkutan serta tidak melebihi batasan waktu kedatangan yang dipersyaratkan dalam ketentuan,yaitu:
a. Paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan penumpang, dan/atau 60 (enam puluh) hari setelah kedatangan penumpang. Untuk penumpang yang menggunakan sarana pengangkut laut; atau
b. Paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan penumpang, dan/atau 15 (lima belas) hari setelah penumpang tiba. Untuk penumpang yang menggunakan sarana pengangkut udara.

Customs Declaration adalah pemberitahuan pabean atas barang impor yang dibawa oleh penumpang atas awak sarana pengangkut.

Semua orang yang datang dari luar negeri diharapkan mengisi Customs Declaration (biasanya dibagikan di atas pesawat). Jika anda membawa barang dan atau uang dalam jumlah tertentu, diharapkan memberitahukannya.

  • Barang pribadi penumpang yang nilai pabeannya tidak melebihi FOB USD 500 untuk setiap orang.
  • Barang pribadi penumpang dewasa yang merupakan barang kena cukai paling banyak 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris dan 1 liter minuman mengandung etil alkohol.
  • Apabila Barang Kena Cukai yang dibawa penumpang melebihi jumlah yang diberi pembebasan atas kelebihan BKC yang dibawa, selanjutnya dimusnahkan di bawah pengawasan Kepala Kantor Pabean , dengan atau tanpa disaksikan oleh penumpang yang bersangkutan.

Ketentuan dan prosedur pengeluaran barang bawaan penumpang yang tidak datang bersamaan dengan penumpang adalah sebagai berikut:

  • Barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang merupakan barang yang telah melewati jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah penumpang tiba atau melebihi 30 (tiga puluh) hari sebelum penumpang tiba dan terdaftar sebagai barang “Lost and Found”.
  • Barang pribadi penumpang yang telah tiba sebelum dan/atau setelah kedatangan penumpang, dapat diselesaikan oleh Penumpang, atau kuasanya dengan menggunakan :
    a. Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK), untuk Barang Pribadi Penumpang atau Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut yang terdaftar di dalam manifest;
    b. CD yang digunakan pada saat kedatangan penumpang atau awak sarana pengangkut bersangkutan, untuk barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak sarana pengangkut yang terdaftar sebagai “lost and found”.
  • Barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang tidak mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan dipungut pajak dalam rangka impor.
  • Barang pribadi penumpang yang tidak tiba bersama penumpang yang merupakan barang kena cukai diwajibkan membayar cukai untuk setiap orang dewasa paling banyak:
    a. 200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 100 (seratus) gram tembakau iris/ hasil tembakau lainnya;
    b. 1 (satu) liter minuman mengandung etil alkohol;
    Atas kelebihan barang kena cukai dari batasan jumlah tersebut akan langsung dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan penumpang yang bersangkutan.

Terhadap barang impor bawaan Penumpang yang memiliki nilai pabean melebihi FOB USD 500.00 dikenakan BM sebesar 10%.

Nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang impor bawaan Penumpang dikurangi dengan pembebasan.

  • Nilai Pabean = Nilai Total – Pembebasan
  • BM = 10%
  • PN = 10%
  • PPh= 7,5% (jika punya NPWP)
  • PPh= 15% (jika tidak punya NPWP)

Penumpang yang membawa uang tunai dan instrumen pembayaran lainnya (cek, travel cek, surat sanggup bayar atau bilyet giro) ke Dalam Wilayah Republik Indonesia, senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih, atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu, wajib :

  • Memberitahukan dalam Customs Declaration (Formulir BC 2.2), dan
  • Memeriksakan keaslian uang tunai ke Petugas Bea dan Cukai, jika uang tunai yang dibawa dalam bentuk mata uang rupiah.

Penumpang yang tidak mengindahkan ketentuan pembawaan uang tunai akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebanyak 10% dari uang yang dibawanya, dengan jumlah maksimalRp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke dalam atau Ke luar Daerah Pabean Indonesia.

Barang pindahan adalah barang –barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri.

Atas impor barang pindahan diberikan pembebasan bea masuk. Namun, ketentuan pembebasan bea masuk tersebut tidak berlaku terhadap barang pindahan yang dikategorikan sebagai barang dagangan atau kendaraan bermotor.

  1. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Polisi Negara Republik Indonesia dengan kriteria:
    • Menjalankan tugas ke luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keputusan penempatan ke luar negeri dan surat keputusan penarikan kembali ke Indonesia dari instansi yang bersangkutan;
    • Menjalankan tugas belajar di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun, dengan atau tanpa keluarga, yang dibuktikan dengan surat keterangan belajar di luar negeri dar instansi yang bersangkutan.
  2. Pelajar, mahasiswa, atau orang yang belajar di Luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan telah selesai belajar.
  3. Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan pada perwakilan Indonesia di luar negeri paling singkat singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus, berdasarkan perjanjian kerja dengan Kementerian Luar Negeri yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia tempat bekerja dan surat perjanjian kerja dengan Kementerian Luar Negeri.
  4. Warga Negara Indonesia yang karena pekerjaannya pindah dan berdiam di luar negeri paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus, yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah dan rincian barang yang telah ditandasahkan oleh perwakilan Republik Indonesia di negera yang bersangkutan.
  5. Warga negara asing yang karena pekerjaannya pindah ke dalam daerah pabean Inonesia bersama keluarganya setelah mendapatkan:
    • Izin menetap sementara dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang dibuktikan dengan Kartu Izin Menetap Sementara paling singkat 1 (satu) tahun; dan
    • Izin kerja sementara dari kementerian yang membidangi tenaga kerja yang dibuktikan dengan Kartu Izin Kerja Tenaga Asing Sementara paling singkat 1 (satu) tahun

Barang pindahan yg diimpor dan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk, harus tiba bersama-sama pemilik yang bersangkutan atau paling lama 3 (tiga) bulan sesudah atau sebelum pemilik barang yang bersangkutan tiba di Indonesia.

Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas barang pindahan, pemilik barang yang memenuhi kriteria atau kuasanya menyampaikan Pemberitahuan Pabean Impor ke Kantor Pabean tempat pemasukan barang pindahan, dengan melampirkan :
  1. Daftar rincian jumlah, jenis dan perkiraan nilai pabean atas barang yang dimintakan pembebasan bea masuk yang telah ditandasahkan;
  2. Surat keterangan dan/atau dokumen terkait sebagaimana dimaksud dalam jawaban nomor 3; dan
  3. Fotokopi paspor
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 28/PMK.04/2008, atas barang pindahan dilakukan pemeriksaan fisik.

Impor sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 tahun.

  • Tidak akan habis dipakai selama jangka waktu;
  • Mudah dilakukan identifikasi;
  • Tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki selama jangka waktu, kecuali aus karena penggunaan;
  • Ada dokumen pendukung bahwa barang tersebut akan diekspor kembali.

Manfaatnya adalah dapat memperoleh  pembebasan atau keringanan bea masuk.

  • Barang untuk keperluan pameran selain di Tempat Penimbunan Pabean
  • Barang untuk keperluan seminar
  • Barang untuk keperluan peragaan atau demonstrasi
  • Barang untuk keperluan tenaga ahli
  • Barang untuk keperluan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan
  • Barang untuk keperluan pertunjukan umum, olah raga dan perlombaan
  • Kemasan yang digunakan dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor atau ekspor baik secara berulang-ulang maupun tidak
  • Barang keperluan contoh atau model
  • Kapal pesiar perorangan (yacht) yang digunakan sendiri oleh wisatawan mancanegara
  • Kendaraan atau sarana pengangkut yang digunakan sendiri oleh warga negara asing
  • Kendaraan atau sarana pengangkut yang masuk melalui lintas batas dan penggunaannya tidak bersifat regular (rutin)
  • Barang untuk keperluan diperbaiki, direkondisi, diuji, dan dikalibrasi
  • Binatang hidup untuk keperluan pertunjukan umum, olah raga, perlombaan, pelatihan, pejantan, dan penanggulangan gangguan keamanan
  • Barang untuk keperluan penanggulangan bencana alam, kebakaran, kerusakan lingkungan, gangguan keamanan dan untuk tujuan kemanusiaan atau sosial
  • Barang untuk keperluan kegiatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
  • Kapal yang diimpor oleh perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional
  • Pesawat dan mesin pesawat yang diimpor oleh perusahaan penerbangan nasional
  • Barang pribadi penumpang, barang pribadi awak sarana pengangkut, dan barang pribadi pelintas batas
  • Barang pendukung proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman atau hibah dari luar negeri
  • Sarana pengangkut yang tidak dipergunakan untuk pengangkutan dalam daerah pabean
  • Petikemas yang tidak digunakan untuk pengangkutan dalam daerah pabean

Mesin dan peralatan untuk kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur.

Dengan mengajukan surat permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Kepala KPPBC setempat. Surat permohonan impor sementara minimal memuat :

  • Rincian jenis, jumlah, spesifikasi, identitas dan perkiraan nilai pabean impor sementara;
  • Pelabuhan tempat pemasukan barang impor sementara;
  • Tujuan penggunaan barang impor sementara;
  • Lokasi penggunaan barang impor sementara; dan
  • jangka waktu impor sementara;

Permohonan tersebut paling sedikit harus dilampiri dengan :

  • dokumen pendukung yang menerangkan bahwa barang tersebut akan diekspor kembali; dan
  • dokumen identitas pemohon seperti NPWP, SIU dan API/APIT.

 

Atas barang impor sementara yang mendapat pembebasan bea masuk, importir wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor sebesar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang atau yang seharusnya dibayar atas barang impor yang bersangkutan. Atas barang impor sementara yang mendapat keringanan bea masuk, importir wajib membayar bea masuk sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan atau bagian dari bulan, dikalikan jumlah jangka waktu impor sementara, dikalikan jumlah bea masuk yang seharusnya dibayar atas barang impor sementara bersangkutan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM).

Selain kewajiban untuk membayar bea masuk, PPN atau PPn BM, importir wajib menyerahkan jaminan sebesar selisih antara be masuk yang seharusnya dibayar dengan yang telah dibayar ditambah dengan PPh pasal 22.

Jangka waktu izin impor sementara diberikan berdasarkan permohonan sesuai dengan tujuan penggunaannya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor sementara.

Dalam hal jangka waktu impor sementara yang diberikan kurang dari 3 (tiga) tahun, jangka waktu izin impor sementara tersebut dapat diperpanjang lebih dari 1 (satu) kali berdasarkan permohonan, sepanjang jangka waktu izin impor sementara secara keseluruhan tidak lebih dari tiga tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor sementara.

Orang yang terlambat mengekspor kembali barang impor sementara dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar. Sedangkan orang yang tidak mengekspor kembali barang impor sementara wajib membayar bea masuk dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Close Menu