Aturan Tata Laksana Gudang Berikat Bakal Diperbaharui

Bogor, 2 September 2019 – Dalam kegiatan perdagangan internasional, aktivitas impor dan ekspor merupakan hal yang biasa dilakukan. Beragam kebijakan dari Pemerintah terus diciptakan untuk memudahkan dan menstimulus kegiatan ekspor. Salah satunya adalah melalui Rebranding Kawasan Berikat. Melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 131/PMK.01/2018 tentang Kawasan Berikat dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan kepastian dan berbagai kemudahan kepada pengguna jasa ekspor dan impor.

Sejalan dengan fungsinya sebagai sebagai industrial assistance dan trade facilitator, DJBC memberikan kemudahan kepada pengguna jasa berupa penangguhan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Salah satunya melalui fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) dan Gudang Berikat.

Dengan mengundang perwakilan kantor Bea Cukai Bogor, Soekarno-Hatta, Merak, Bekasi, Jakarta, Marunda dan Tangerang, Direktorat Fasilitas Kepabeanan melakukan Focus Group Discussion (FGD) terkait pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) dan Rancangan Peraturan Direktur Jenderal (RPDJ) tentang Tata Laksana Gudang Berikat (GB).

Sinergi antara Direktorat Fasilitas Kepabeanan dengan Kantor Pelayanan ini dilakukan dalam rangka melakukan reinforcement GB yaitu dengan perumusan aturan GB menggantikan aturan yang lama yaitu PMK 143/PMK.04/2011 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 50/BC/2011. Perubahan aturan dilatarbelakangi oleh Peraturan Presiden (Perpres) 91/2017 tentang Kemudahan Berusaha dan permasalahan di lapangan seperti perkembangan industri, temuan Inspektorat Jenderal dan lain sebagainya.

Acara FGD dilaksanakan di Aula Lantai 3 Bea Cukai Bogor selama 2 hari, dengan mengundang narasumber Kepala Subdirektorat Tempat Penimbunan Berikat (TPB)  Tatang Yuliono, dan Kepala Seksi Gudang Berikat Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Wahyu Lafrias.

Tatang menegaskan, dalam proses penyusunan RPMK/RPDJ harus senantiasa memasukkan unsur value dan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari GB itu sendiri serta manfaatnya dalam mengoptimalkan penerimaan negara dengan kontrol yang kuat dari DJBC. Unsur value tersebut yaitu freedom, protection, ekstensifikasi, trust n verified, dan one size doesn’t fit all.

Lebih lanjut, Kepala Seksi GB, Wahyu Lafrias menjelaskan, tentang 3 jenis GB dan aktifitas yang bisa dilakukan. GB menjadi pilihan pengusaha untuk menyimpan barang sementara belum dimanfaatkan atau untuk diekspor kembali. Pada GB, bisa dilakukan 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

Beragam masukan / pending matters dan permasalahan yang terjadi di lapangan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan peraturan ini. contoh pending matters meliputi uraian, latar belakang dan tindaklanjutnya didiskusikan pada FGD ini yaitu penguatan konsep GB sebagai pendukung perusahaan industri yang berada dalam satu manajemen, serta penjelasan mengenai istilah tersebut.

Diharapkan dengan adanya penyegaran peraturan  tentang GB, dapat mendorong perkembangan industri nasional yang pada akhirnya akan meningkatkan investasi, daya saing, bahkan penerimaan negara.

Share this article.

Leave a Reply

Close Menu